Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan bahwa perhitungan anggaran program magang nasional tidak dihitung rata-rata per peserta, INITOGEL melainkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah.
Hal ini menanggapi pertanyaan terkait anggaran program magang sebesar Rp 198 miliar yang dialokasikan untuk program dengan target 20.000 peserta.
Yassierli, menjelaskan peserta magang akan memperoleh uang saku setara UMP sesuai provinsinya. Skema tersebut dinilai lebih adil karena menyesuaikan kondisi ekonomi dan standar pengupahan di tiap wilayah.
“Jadi, hitungannya itu kan estimasi awal tergantung dari UMP-nya berapa. Itu kali UMP-nya berapa? Misalnya Rp 3,3 juta, coba aja dikali Rp 3,3, dikali 6 bulan, dikali 20 ribu. Berdasarkan provinsinya,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Pemerintah memastikan anggaran yang telah disiapkan cukup untuk mendukung pelaksanaan program. Skema detail pembayaran akan dituangkan dalam regulasi yang saat ini tengah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Nanti kita sedang siapkan Permenakernya,” ujarnya.
BUMN dan Swasta Bisa Ikut Program
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5312470/original/061091200_1754966212-image_1_.jpg)
Menaker Yassierli meninjau gedung Calon Pekerja Migran (CPMI) yang akan dijadikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat di BPVP Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/8/2025).
Selain perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dapat ikut serta dalam program magang ini.
Yassierli menyebut pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar setiap perusahaan yang ikut serta harus memiliki rencana jelas terkait kebutuhan tenaga magang.
“BUMN juga bisa ikut. Iya, nanti kita siapkan mekanisme bahwa setiap perusahaan itu nanti harus punya rencana. Mereka butuhnya apa, kemudian rencana terkait dengan akan dipekerjakan di mana, dan kemudian harus ada pendamping magangnya nanti,” ujarnya.
Distribusi Peserta dan Aspirasi Tripartit
Terkait sektor usaha yang akan dilibatkan, pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan khusus. Semua sektor terbuka untuk mengikuti program, dengan prioritas perusahaan yang sudah terdaftar dalam WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan).
“Kita buka, kita buka nanti.Dan kita prioritaskan yang mereka terdaftar di WLKP. Sektor ya, bebas.Nanti kita disitu, bebas nanti kita lihat disitu nanti. Dan tadi harapannya itu terdistribusi ya di berbagai provinsi,” ujarnya.
Yassierli menekankan bahwa program ini akan didistribusikan secara merata di berbagai provinsi. Tujuannya agar manfaat program tidak hanya terpusat di daerah tertentu, melainkan tersebar luas sesuai potensi wilayah.
Sumber : Klikfarmasi99.id
